Program KB merupakan suatu program yang ditujukkan bagi masyarakat dengan tujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, yang setiap tahunnya makin meningkat. Program KB tentu perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, terutama pelayanan KB untuk masyarakat yang kurang mampu. Dimana kurangnya minat masyarakat dalam melakukan program KB karena banyak alasan, terutama perihal masalah ekonomi. Pemerintah perlu menyediakan pelayanan KB bagi masyarakat tersebut agar pelayanan KB dapat tersebar merata di kalangan masyarakat.
Secara ringkas gambaran pelaksanaan pelayanan KB bagi masyarakat miskin di salah satu provinsi di indonesia sebagai berikut :
1) Kelembagaan yang menangani KB di kabupaten/kota masih bervariasi dan belum fokus menangani KB;
2) Hal yang sering terlupakan dalam pengembangan program KB adalah penguatan kelembagaan KB, baik di tingkat provinsi mapun kabupaten/kota, yang pada umumnya masih sederhana struktur organisasi dan topuksinya. Sebagai contoh baik di BPMPKB serta Kantor KB tersebut tidak memprioritaskan penguatan kelembagaan, padahal isu ini prioritas di era otonomi daerah;
3) Pemda telah mengganggarkan APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin termasuk didalamnya pelayanan KB melalui Jamkesmas dan Jamkesda. Namun dukungan Pemda tersebut dirasakan belum cukup mengingat dukungan lebih banyak untuk pelayanan kesehatan pada umumnya daripada untuk pelayanan KB;
4) Telah diterbitkan Juknis Pelayanan KB Melalui Askeskin tersebut di atas sebagai kerja sama antara instansi BKKBN, dinas kesehatan, dan PT ‐ 126 ‐ Askes, dan juga berbagai pedoman lainnya namun pedoman tersebut belum efektif menyelesaikan masalah pemberian pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskin dan juga pelaksanaan teknis di lapangan bagi penanggung jawab pelaksana program KB;
5) Kinerja pelayanan KB gratis bagi masyarakat miskin tergantung pada 2 hal, yaitu penyediaan alokon oleh BKKBN serta penyediaan pelayanan KB oleh Kementerian Kesehatan melalui puskesmas dan klinik KB. Untuk itu, hal yang sangat strategis bagi BKKBN adalah meningkatkan metodologi pemetaan demand dan supply alokon
Adapun beberapa evaluasi yang dapat disampaikan bagi program KB, antara lain:
1) Meningkatkan dukungan pemerintah pusat bahwa pelayanan KB sepenuhnya diberikan secara gratis kepada keluarga miskin;
2) Meningkatkan komitmen pemda;
3) Meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dan swasta;
4) Menyempurnakan metode konseling, khsusnya untuk penjelasan alat kontrasepsi
5) Menyempurnakan metode promosi dan sosialisasi agar lebih mengena dan disesuiakan dengan kondisi/karakteristik/sosial budaya daerah dan kelompok peserta KB;
6) Penyediaan alokon dan sarana pelayanan KB di semua tempat pelayanan KB;
7) Meningkatkan akses pelayanan KB di KKB pemerintah maupun swasta;
8) Meningkatkan cakupan dan frekuensi pelayanan KB melalui bhakti sosial (bhaksos).
Nama: Putri Medyawati
Kelas: A