Selama dua tahun penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), banyak regulasi nasional dan daerah yang telah diterbitkan dan direvisi. Walaupun demikian, belum ada kejelasan regulasi dalam pengelolaan sisa lebih kapitasi. Tingginya kapitasi aktual sejalan dengan rendahnya rasio utilisasi yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sisa lebih kapitasi. Belum terintegrasinya pengelolaan keuangan daerah dan sisa lebih dana kapitasi menjadi tantangan Puskesmas untuk mengakomodir kebutuhan operasional pelayanan.
Perencanaan, penganggaran, dan pencairan sisa lebih kapitasi mengikuti mekanisme APBD baik induk maupun perubahan, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung oleh Puskesmas tanpa pengajuan, rekonsiliasi, dan pengesahan dokumen anggaran dari Pemda. Walaupun demikian, sebagian besar Puskesmas belum mengelola sisa lebih kapitasi karena belum terdapat Perda dan pedoman teknis pelaksanaan. Selain perlu adanya evaluasi fund channeling; penguatan regulasi sebaiknya juga diikuti dengan optimalisasi peran BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan stakeholder lainnya untuk mendukung penerapan strategic purchasing. Beberapa aspek yang memicu terjadi sisa lebih dana kapitasi antara lain alokasi pemanfaatan dana kapitasi, distribusi kepesertaan dan aspek geografis. Selain itu terdapat variabel lain yang turut berkorelasi terhadap sisa lebih kapitasi, yaitu waktu pelayanan, rasio dokter terhadap peserta, angka kontak, dan total penerimaan Puskesmas berdasarkan sumber dana. Oleh karena itu, variabel tersebut patut menjadi bagian dari intervensi, terlebih variabel tersebut juga turut berkorelasi dengan capaian indikator kinerja dan komitmen pelayanan
Referensi :
M. Faozi Kurniawan, dkk, 2017, Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, Pusat Kesehatan
dan Manajemen Kesehatan FK UGM, Yogyakarta.
Nama : Emelia Ariska
NIM : 1500029193
Kelas : C